Dairi-Indonesia24News.com
Jutaaan Rupiah anggaran ketahanan pangan Desa Adian Gupa Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 lalu diduga selewengkan oleh pengurus BUMDes dan kroninya.
Dugaan korupsi itu terkuak dari informasi yang layak dipercaya menyebutkan, jika pada tahun 2025 lalu, BUMDes Adian Gupa mengkelola anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) sebesar lebih kurang Rp.140.000.000, ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari besaran anggaran itu, Pihak BUMDes Marsada Sejahtera, Desa Adian Gupa, disebutkan menanam jahe di lahan kopi oknum Kades, seluas 1 hektar pada sekitar bulan April 2025 lalu.
Namun ironisnya, anggaran ketapang yang begitu besar bukan malah menguntungkan namun disebutkan merugi sekitar Rp.110.000.000.
Kerugian uang negara lebih Seratus Juta Rupiah itu menjadi tanda tanya besar kenapa bisa terjadi? Bagaimana mungkin uang yang begitu lumayan besar bisa merugi, padahal jika dibanding masyarakat petani menanam jenis tanaman jahe bisa menghasikan keuntungan yang lumayan apalagi jika pas harga jahe sedang tinggi, misalnya.
Tim Wartawan dan Forum Masyarakat Peduli Aset Dan Keuangan (FMPAK) Kabupaten Dairi melakukan investigasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa Adian Gupa, Gindo Sianturi dan Direktur BUMDES Marsada Sejahtera , Herbert Pardede di kantor desa Adian Gupa baru baru ini menjelaskan ‘kegagalan tanaman jahe karena cuaca buruk sehingga merugi” ujar, Direktur BUMDES.
FMPAK Dairi : Anggaran Tak Jelas Akan Dilaporkan Ke APH
Sementara dari data yang dimiliki tim Wartawan dan FMPAK Dairi. Kerugian yang dialami BUMDES desa pada tahun 2025, bukan hanya karena cuaca buruk saja.
Banyak penggunaaan anggaran disebutkan di nilai tidak wajar dan diduga di korupsi. Seperti pembelian bibit jahe, pembelian pupuk kompos, sewa lahan juga pembayaran upah tenaga kerja.
Koordinator FMPAK Kabupaten Dairi, Jusuf M, SH menegaskan anggaran ketahahan pangan desa Adian Gupa banyak yang kurang wajar peruntukannnya.
“Kita tidak mau jika anggaran ketahanan pangan di desa yang dimaksud menjadi ajang cari keuntungan pribadi oknum tertentu. Kita haraplkan pihak aparat penegak hukum mau menelusuri siapa siapa yang terlibat dari kegiatan tersebut, ujarnya (Ginting)
