Pakpak Bharat Prioritaskan HDDAP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

REDAKSI AS

- Redaksi

Jumat, 21 November 2025 - 17:22 WIB

5050 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakpak Bharat – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) dan Sosialisasi Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) Pakpak Bharat 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Garuda, Kantor Bupati Pakpak Bharat ini, dihadiri oleh Penanggung Jawab HDDAP Direktorat Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Subardi, S.TP, M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Subardi memaparkan potensi pengembangan HDDAP di Kabupaten Pakpak Bharat.

 

Kabupaten Pakpak Bharat terpilih sebagai salah satu lokasi prioritas HDDAP dari 13 kabupaten di Indonesia, dengan target pengembangan kawasan hortikultura seluas 327,72 hektare. Program ini akan difokuskan pada beberapa klaster atau subproyek, yaitu:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

– Kuta Dame: Komoditas kentang (139,7 hektare)

 

– Kuta Saga: Komoditas bawang merah (77,33 hektare)

 

– Perpulungan: Komoditas bawang merah (21,89 hektare)

 

– Kuta Meriah: Komoditas bawang merah (15,29 hektare)

 

– Aornakan II: Komoditas bawang merah (73,52 hektare)

 

“Bantuan yang akan diberikan meliputi infrastruktur dasar seperti irigasi, alat mesin pertanian (alsintan) berupa kultivator, traktor, pompa air, dan lain-lain,” jelas Subardi.

 

Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, yang mewakili Bupati, menyampaikan harapannya agar HDDAP dapat memberikan dampak langsung pada pengembangan pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat, terutama di lahan-lahan kering.

 

“Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak dari Kementan hari ini bisa membantu kami di Pakpak Bharat, bisa sukses besar. Kami juga berharap para Kepala Desa dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya kentang dan bawang, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jalan Berutu.

 

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), terus mempercepat pelaksanaan HDDAP. Program nasional ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hortikultura, memperkuat ketahanan iklim, serta membuka peluang ekonomi bagi petani di wilayah lahan kering. Program ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang melalui:

 

– Peningkatan infrastruktur, layanan input, akses lahan dan air, serta konektivitas.

 

– Peningkatan produksi adaptif terhadap perubahan iklim.

 

– Penguatan rantai nilai dan pasar hortikultura.

 

– Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan organisasi petani.

 

Investasi HDDAP dilakukan melalui perencanaan Horticulture Cluster Development Plan (HCDP) di setiap klaster. HCDP memiliki urgensi tinggi sebagai landasan utama integrasi perencanaan teknis, pembiayaan, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan. Target penyelesaian HCDP di Kabupaten Pakpak Bharat telah ditetapkan secara ketat, dimulai dengan penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang Calon Petani – Calon Lahan (CPCL).

 

Target penyelesaian dokumen HCDP adalah sebagai berikut:

 

– Kuta Dame (melalui tahapan proses perencanaan hingga evaluasi HCDP di daerah, pusat, ADB, dan pengesahan di daerah): Mei 2026

 

– Aornakan II: Juni 2026

 

– Kuta Meriah, Kuta Saga, dan Perpulungan: Juli 2026

 

Pembangunan atau penyediaan infrastruktur diharapkan dapat dimulai pada Juni – Desember 2026, dan fase budidaya komoditas pada awal 2027.

 

Melalui implementasi terstruktur, pemantauan berkala, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, HDDAP diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan petani, serta membuka peluang investasi sektor hortikultura yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Percepatan penyusunan HCDP menjadi kunci untuk mewujudkan seluruh capaian HDDAP sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani di wilayah lahan kering.//RS

Berita Terkait

Khairul Muslim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketua DKP PWI Sumut
Ojahan Sinurat, S.H. Bongkar Polemik Kebun Pucuk Rantau Bersatu 454 Hektare: KSO Sudah Dibatalkan, Mengapa Mantan Pengelola Masih Panen Dan Jual TBS?
Kompak dan Bersinergi, Satgas TMMD dan Warga Gotong-royong Rehab Masjid dan Tempat Wudhu
HOAX! Kalapas Labuhan Ruku Tegaskan Isu RZ Kelola Narkoba di Dalam Lapas Tidak Benar, Lapas Labuhan Ruku Zero Narkoba
Investigasi Awak Media: Tidak Ditemukan Gelondongan Kayu, yang ada Gudang Bekas Somel yang Sudah Lama Tidak Beraktivitas
Front Mahasiswa Nasional Mimika Gelar  Kajian sambil Ngopi ! Bahas Tuntutan Mahasiswa serta Persoalan Pendidikan di Mimika
Silaturahmi LAMR Meranti Duduk Bersama Insan Pers Jaga Marwah Melayu
HORAS PRESISI: Kapolres Simalungun Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan di Girsang Sipangan Bolon
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:35 WIB

GP AL Washliyah Jakarta Desak Mabes Polri Turun Tangan, Basmi Tambang Pasir Ilegal di Konawe Sulawesi Tenggara

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:23 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden RI Tugaskan Panglima TNI Kapolri Perangi Penjahat dan Hukum Mati Pelaku Pembakaran Hutan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Soroti Deretan Masalah, KAMAKSI Desak OJK dan KPK Periksa Direksi BCA

Kamis, 24 September 2026 - 21:41 WIB

DPP LPPI: Ombudsman Harus Presisi, Jangan Rumah Dinas Dipersepsikan Sebagai Fasilitas Mewah Napi

Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:52 WIB

Aktivis Nasional Kombes Reza Chairul Sosok Tepat Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara

Jumat, 31 Juli 2026 - 07:03 WIB

Prof DR Sutan Nasomal Meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Agar Memberikan Klarifikasi Ucapan Anggotanya “Menghina Wartawan Gerombolan Sirkus”

Rabu, 29 Juli 2026 - 01:30 WIB

Prof Sutan Nasomal Yakin Kapolres Bogor Akan Mewujudkan Harapan Masyarakat Tegaknya Hukum Tanpa Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 - 23:55 WIB

Fahd El Fouz A Rafiq : Pemberhentian Sekjend AMPI Tidak Sah dan Melanggaran Aturan Partai Golkar

Berita Terbaru