LAKSI Mengecam Ujaran Kebencian dan Fitnah Keji Terhadap Kepala BGN

INDONESIA24

- Redaksi

Kamis, 9 Oktober 2025 - 18:49 WIB

5052 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Gelombang kecaman publik muncul menyusul beredarnya pernyataan bernada fitnah dan penghinaan terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, dan tim verifikator BGN di media sosial. Ujaran yang diduga dilontarkan oleh seseorang bernama Ahmad Yazid itu dinilai melewati batas etika dan mengandung unsur pelecehan.

Dalam pernyataannya, pelaku menyebut Kepala BGN dan timnya dengan kata-kata kasar seperti “jahanam iblis”, “monyet”, dan “tikus”, bahkan menuding kantor MBG sebagai “sarang tikus”. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan yang mencederai harkat dan martabat pribadi maupun institusi negara.

Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, menegaskan bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum kepada Prof. Dadan Hindayana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kritik itu ada etikanya. Tidak boleh seenaknya berkata-kata, sekalipun dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Penyebutan binatang kepada manusia jelas tidak pantas dan bisa menyinggung perasaan jutaan insan BGN di seluruh Indonesia,” ujar Azmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/10).

Azmi menyebut tindakan tersebut bukan lagi bentuk kritik, melainkan fitnah dan penghinaan yang melanggar hukum. “Sebutan binatang merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Kita harus menjaga kehormatan dan reputasi orang lain, bukan merusaknya dengan kebohongan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Azmi mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap konten hoaks dan provokatif yang beredar di media sosial terkait kepemimpinan Kepala BGN. Ia menilai tuduhan-tuduhan tersebut adalah upaya sistematis untuk menjatuhkan Prof. Dadan dan menggoyang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah.

“Tuduhan itu sangat tidak berdasar dan tidak disertai bukti. Ini adalah bentuk fitnah keji yang bertujuan menjatuhkan reputasi Kepala BGN dan mengganggu jalannya program nasional yang sedang berjalan,” tegasnya.

Azmi juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika. Kritik yang dilakukan dengan niat kebencian, fitnah, dan penghinaan dapat dipidana.

Ia mengacu pada KUHP, UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU ITE, yang mengatur larangan penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong.

Selain itu, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 juga menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, hasutan, hingga penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Kami meminta aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelaku ujaran kebencian yang menyerang kehormatan pribadi dan lembaga negara,” tutup Azmi. (*)

Berita Terkait

Dugaan Penelantaran Keluarga hingga Intervensi Manajemen, Dirut PLN Disorot
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
Jangan Bangun Opini Tanpa Bukti, Stop Seret Nama Menteri Agus Andrianto
Prof Dr Sutan Nasomal : Mengapa Koruptor Wajib Ditembak Mati, Cuma Mati Yang Mampu Memutuskan Mata Rantainya
Unjuk Rasa 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Lima Tuntutan Elemen Mahasiswa
Momentum RAKERWIL, Ketum PP GPA Dorong GPA DKI Makin Diperhitungkan, Perkuat Kekompakan dan Kemandirian Organisasi
Pakar Hukum Internasional, Prof Sutan Nasomal Menyakini Menkeu Baru RI Mampu Mengalahkan Dollar Selamat Menkeu Baru!!

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:17 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Khianati Ideologi Partai Ka’bah, DPP PPP didesak Evaluasi Total dan Beri Sanksi Organisasi Tegas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 02:21 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Nodai Rumah Dinas dengan Perempuan Lain, Publik Minta Copot Jabatan Sekarang Juga

Jumat, 2 Oktober 2026 - 02:53 WIB

Sungai Keruh Hutan Gundul, Ratusan Ekskavator PETI Diduga Jadi Biang Kerusakan di Nagan Raya

Kamis, 24 September 2026 - 01:09 WIB

Riwayat Tanah Diabaikan, PT AJB Tetap Menambang: Warga Geunang Tuntut Negara Hadir

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 23:37 WIB

Pemilihan Tuha Peut Blang Baro Rambong Disorot, Rapat Pleno Panitia Diduga Tanpa Libatkan Seluruh Anggota

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:45 WIB

Pj Keuchik Blang Baro Rambong Disorot, Sejumlah Aparatur Gampong Diberhentikan

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 09:46 WIB

Dandim 0116  Nagan Raya Pererat Silaturahmi dengan Pimpinan Tharekat Syattariyah

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:19 WIB

Panen Perdana Jagung di Lahan Yonif TP 856/SBS Beutong

Berita Terbaru