Dugaan Monopoli Pengadaan Buku di Cianjur Mencuat, Oknum Kordik Diduga Intervensi Dana BOSP

INDONESIA24

- Redaksi

Rabu, 7 Januari 2026 - 14:49 WIB

5045 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIANJUR – Praktik dugaan pengondisian atau pengaturan pembelian buku di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini tengah menjadi sorotan. Oknum Koordinator Pendidikan (Kordik) diduga kuat melakukan intervensi dengan mengarahkan sekolah-sekolah untuk membeli buku dari penerbit tertentu, yang dinilai mencederai prinsip transparansi.

Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan praktik ini bermula dari instruksi Ketua Forum Kordik Kabupaten Cianjur. Oknum tersebut diduga memerintahkan para koordinator pendidikan di tingkat bawah untuk “mengawal” kepala sekolah agar hanya bertransaksi dengan perusahaan penyedia yang telah ditunjuk.

Sejumlah perusahaan yang masuk dalam daftar dugaan penunjukan langsung tersebut di antaranya adalah CV Y, CV M, CV A, CV B, dan CV DM. Untuk membiayai pengadaan tersebut, pihak sekolah diminta mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah pengarahan ini disinyalir bertolak belakang dengan semangat transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan. Sesuai aturan, setiap pengadaan wajib dilakukan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah).

SIPLah dirancang agar sekolah dapat memilih penyedia secara mandiri berdasarkan kualitas dan harga terbaik melalui persaingan yang sehat, tanpa adanya tekanan atau arahan dari pihak manapun.

Lebih lanjut, praktik di lapangan ini diduga melanggar Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur secara ketat mekanisme pengadaan barang dan jasa demi menjamin akuntabilitas penggunaan dana negara.

Dugaan adanya “permainan” dalam pengadaan buku ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan praktisi pendidikan dan masyarakat. Dana BOSP yang seharusnya digunakan secara efektif untuk kepentingan siswa, justru rawan disalahgunakan untuk kepentingan keuntungan pihak-pihak tertentu melalui skema monopoli vendor.

Hingga berita ini dipublikasikan, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua Forum Kordik Kabupaten Cianjur melalui pesan singkat ke nomor 0819-****-12. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait tuduhan pengarahan pembelian buku tersebut.

Masyarakat dan pegiat antikorupsi di Cianjur berharap pihak Dinas Pendidikan serta Inspektorat segera turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi mendalam guna memastikan penggunaan dana BOSP bersih dari praktik pungutan liar maupun monopoli.

(Red)

Berita Terkait

Majelis Dzikir Al-Hikmah Nurjati Tebar Kepedulian, Santuni Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa
Prof. Dr. Sutan Nasomal Kecam Keras Gelanggang Sabung Ayam di Bulu Wattang, Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan Usut Dugaan Pembiaran
Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara
PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?
Dugaan Rokok Ilegal Menjangkau Sejumlah Daerah dari Batam, Rantai Pasokan Diminta Diungkap Secara Terbuka
Mengalami Kerugian, Ternyata Anggaran Ketapang Desa Tanjung Beringin Dairi Tahun 2025 Tak Sepenuhnya Disalurkan
PBBM Kunjungi LAMR Meranti, Disambut Hangat di Balai Adat Selatpanjang
Khairul Muslim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketua DKP PWI Sumut

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:46 WIB

Prof. Dr. Sutan Nasomal Kecam Keras Gelanggang Sabung Ayam di Bulu Wattang, Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan Usut Dugaan Pembiaran

Selasa, 17 November 2026 - 18:37 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Minggu, 15 November 2026 - 01:34 WIB

Dugaan Rokok Ilegal Menjangkau Sejumlah Daerah dari Batam, Rantai Pasokan Diminta Diungkap Secara Terbuka

Kamis, 12 November 2026 - 06:25 WIB

Mengalami Kerugian, Ternyata Anggaran Ketapang Desa Tanjung Beringin Dairi Tahun 2025 Tak Sepenuhnya Disalurkan

Rabu, 11 November 2026 - 15:58 WIB

PBBM Kunjungi LAMR Meranti, Disambut Hangat di Balai Adat Selatpanjang

Senin, 2 November 2026 - 13:54 WIB

Khairul Muslim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketua DKP PWI Sumut

Senin, 2 November 2026 - 13:09 WIB

Ojahan Sinurat, S.H. Bongkar Polemik Kebun Pucuk Rantau Bersatu 454 Hektare: KSO Sudah Dibatalkan, Mengapa Mantan Pengelola Masih Panen Dan Jual TBS?

Berita Terbaru