Ketua DPD AKPERSI Gorontalo Tegas: Copot Kapolres Jika Penertiban PETI Tebang Pilih

INDONESIA24

- Redaksi

Selasa, 3 Februari 2026 - 17:34 WIB

5049 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gorontalo-Pohuwato, –  Polemik penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato kian memanas. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Gorontalo, Imran Uno, S.Pdi., C.ILJ, melontarkan pernyataan keras terhadap Kapolres Pohuwato yang dinilai berpotensi menjalankan penegakan hukum secara tebang pilih. Selasa (3/02/2026).

Imran Uno menegaskan, apabila terbukti penertiban PETI hanya menyasar penambang rakyat sementara aktor-aktor bermodal besar dan korporasi justru luput dari penindakan, maka Kapolres Pohuwato harus dicopot dari jabatannya.

“Dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa. Jika Kapolres menegakkan hukum secara tebang pilih—tajam ke bawah, tumpul ke atas—maka itu adalah pengkhianatan terhadap rasa keadilan publik dan Kapolres wajib dievaluasi bahkan dicopot,” tegas Imran Uno.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, penegakan hukum yang tidak berimbang dalam konflik pertambangan justru memperlihatkan wajah aparat yang gagal memahami realitas sosial di lapangan.

Imran menilai, rakyat penambang kerap dijadikan objek penertiban, sementara polemik yang melibatkan korporasi besar seperti PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) justru ditangani secara ambigu dan tidak transparan.

“Kami tidak membela PETI, tetapi kami menolak kriminalisasi sepihak. Hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan di bawah tekanan modal,” ujarnya.

Imran menekankan bahwa Kapolres memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa setiap penindakan dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak diskriminatif.

Jika tidak, maka kehadiran aparat justru akan memperdalam konflik sosial dan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Lebih lanjut, Imran Uno menyebut bahwa AKPERSI sebagai organisasi pers dan kontrol sosial akan terus mengawal isu ini secara kritis dan terbuka.

Ia menegaskan bahwa tuntutan pencopotan Kapolres bukanlah ancaman, melainkan peringatan konstitusional agar hukum dikembalikan pada rel keadilan.

“Ketika hukum dipermainkan, rakyat berhak bersuara. Dan ketika aparat kehilangan independensinya, publik berhak menuntut perubahan,” tambahnya.

DPD AKPERSI Gorontalo juga mendesak Kapolda Gorontalo dan Mabes Polri untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penertiban PETI di Pohuwato, guna memastikan tidak adanya konflik kepentingan dan praktik penegakan hukum yang diskriminatif.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Pohuwato belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pencopotan Kapolres maupun tudingan penegakan hukum tebang pilih yang disampaikan oleh Ketua DPD AKPERSI Gorontalo.

*Humas DPD AKPERSI*

(AKPERSI Kota Pekanbaru Riau)

Berita Terkait

Majelis Dzikir Al-Hikmah Nurjati Tebar Kepedulian, Santuni Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa
Prof. Dr. Sutan Nasomal Kecam Keras Gelanggang Sabung Ayam di Bulu Wattang, Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan Usut Dugaan Pembiaran
Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara
PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?
Dugaan Rokok Ilegal Menjangkau Sejumlah Daerah dari Batam, Rantai Pasokan Diminta Diungkap Secara Terbuka
Mengalami Kerugian, Ternyata Anggaran Ketapang Desa Tanjung Beringin Dairi Tahun 2025 Tak Sepenuhnya Disalurkan
PBBM Kunjungi LAMR Meranti, Disambut Hangat di Balai Adat Selatpanjang
Khairul Muslim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketua DKP PWI Sumut

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:46 WIB

Prof. Dr. Sutan Nasomal Kecam Keras Gelanggang Sabung Ayam di Bulu Wattang, Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan Usut Dugaan Pembiaran

Selasa, 17 November 2026 - 18:37 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Minggu, 15 November 2026 - 01:34 WIB

Dugaan Rokok Ilegal Menjangkau Sejumlah Daerah dari Batam, Rantai Pasokan Diminta Diungkap Secara Terbuka

Kamis, 12 November 2026 - 06:25 WIB

Mengalami Kerugian, Ternyata Anggaran Ketapang Desa Tanjung Beringin Dairi Tahun 2025 Tak Sepenuhnya Disalurkan

Rabu, 11 November 2026 - 15:58 WIB

PBBM Kunjungi LAMR Meranti, Disambut Hangat di Balai Adat Selatpanjang

Senin, 2 November 2026 - 13:54 WIB

Khairul Muslim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Ketua DKP PWI Sumut

Senin, 2 November 2026 - 13:09 WIB

Ojahan Sinurat, S.H. Bongkar Polemik Kebun Pucuk Rantau Bersatu 454 Hektare: KSO Sudah Dibatalkan, Mengapa Mantan Pengelola Masih Panen Dan Jual TBS?

Berita Terbaru