Roy Fachraby Ginting : Politik itu Mahal di buat oleh Elit Politik

ERIANTO PERANGIN ANGIN

- Redaksi

Minggu, 1 September 2024 - 06:49 WIB

4097 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

MEDAN SUMATRA UTARA,Indonesia24.co|Politik berbiaya tinggi dan mahal tidak terlepas dari perananan elit politik di Indonesia. Perjuangan pasca reformasi justru membuat biaya dan ongkos politik justru semakin mahal. Hal tersebut di katakan akademisi Universitas Sumatera Utara Roy Fachraby Ginting SH M.Kn.

Pasca Reformasi justru Elit Politik di Indonesia di pertontonkan dengan tumbuhnya politik yang melahirkan pimpinan partai secara vulgar mempertontonkan partai milik Elit politik. Ketua Umum Partai secara terbuka memajukan anak atau menantu atau Elit keluarga terdekat menjadi pimpinan atau pengurus partai dan hebatnya di tunjuk pula di eksekutif sebagai pejabat perwakilan partai, kata Roy Fachraby Ginting

Dikatakannya, pasca reformasi justru Perilaku politik transaksional semakin memungkinkan melahirkan elit politik yang korup, yang berlandaskan pada sifat dan gaya nilai-nilai transaksional yang lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompoknya saja. Kata Roy Fachraby

Dikatakan nya, biaya politik itu semakin mahal ketika masyarakat sebagai pemilik suara semakin menyadari bahwa suara mereka hanya berharga di saat Pemilu dan setelah itu Elit politik tidak akan peduli kepada para pemilih dan kesadaran itu berkembang dalam realitas kehidupan masyarakat dalam berpolitik, kata Roy.

Baca Juga :  Korban KG: Pihak Polsek Medan Baru Tidak Benar Terima Uang Damai, Itu HOAKS!!

Dikatakannya, sistem politik itu berbiaya tinggi karena masing-masing antara para elit politik, para pemodal dan para pemilih dan konstituen memainkan peran yang membuat biaya dan ongkos politik semakin lama semakin mahal. Pemodal butuh biaya yang di keluarkan sepadan dengan nilai keuntungan yang di peroleh. Demikian juga Elit Politik mempergunakan kekuasaan untuk memulangkan modal dengan di tambah keuntungan dan fasilitas yang di dapatkan selama berkuasa dan dan rakyat semakin mengerti bahwa suara mereka sangat di butuhkan dan layak untuk di perdagangkan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 ini juga masih dan justru memperlihatkan berbagai fakta politik transaksional dengan terjadinya barter politik, politik biaya tinggi dan politik uang dalam perilaku memilih, kata Roy Fachraby Ginting

Dikatakan Roy, Perilaku Politik Transaksional yang terjadi ini, mencoreng tujuan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang berakibat pada proses pemilu yang tidak demokratis dengan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat dengan munculnya prilaku pejabat terpilih yang korup. Pemilihan yang ideal dalam sebuah pesta demokrasi didasari dengan kesamaan visi misi, kesamaan ideologi, ketertarikan pada program kontestan serta dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma demokrasi yang terdapat di masyarakat, katanya.

Baca Juga :  Kantor Hukum SBP & Partners Sesalkan Aksi Penyanderaan Dan Pengancaman Pembunuhan Oleh Kelompok Paguyuban di Sampali

Roy juga melihat bahwa
Mahalnya biaya politik memperbesar kemungkinan tumbuhnya perilaku koruptif setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan, katanya.

Biaya Politik Tinggi Sumbang Kemunduran Demokrasi

Roy juga melihat bahwa,
Praktik jual beli suara disebut sebagai elemen terbesar dari mahalnya biaya politik di negeri ini, katanya.

Biaya tinggi pada politik menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Politik biaya tinggi ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tinggi dan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat tertentu memerlukan biaya lebih banyak dibandingkan negara-negara lain, kata Roy Fachraby Ginting.

Reporter : Eri Nangin.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Lembaga Garda Indonesia Satu Minta Kejagung RI Ambil Alih Usut Penggunaan Dana PEN Rp78 Miliar Di Kab.Batubara
Selamat..!!!Satlantas Tanah Karo Juara II Ajang Local Heroes Award di Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 69
Membangun Kembali Peradaban Kita Kalak Karo
DPW PWOIN Sumut Kecam Dugaan Arogansi Kadisporasu Saat Dikomfirmasi Wartawan
Dosen USU Roy Fachraby Ginting : Kunjungan Paus Fransiskus dan Makna Keteladanan Seorang Pemimpin
Zahir-Aslam Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSU Haji Medan
Kecewa Berkas MPSU Tak Sampai Ke Walikota Medan Terkait Kisruh Kepling 13 Komat IV, MPSU Pastikan Demo Kembali Dengan Masa Lebih Besar
Jonnis Marpaung, S.Pd, Resmi di Lantik Pengurus PGRI Masa Bhakti XXII

Berita Terkait

Minggu, 6 Oktober 2024 - 01:16 WIB

Tersahkan, Ajo Irawan Mengukir Tim Pemenangan “Bintang-Faisal” Sultan Daulat

Minggu, 6 Oktober 2024 - 01:02 WIB

Polres Subulussalam Gelar Dzikir dan Doa Bersama Menuju Pilkada Damai

Minggu, 6 Oktober 2024 - 00:51 WIB

Kapolres Subulussalam Hadiri Upacara HUT TNI yang Ke-79, Perkuat Sinergitas TNI-POLRI

Kamis, 26 September 2024 - 03:57 WIB

Toto Ujung Vs Ramadin, ST Terkait Stadmand “ASBUN” Pada DPR RI Terpilih Muslim Aiyub

Jumat, 20 September 2024 - 06:33 WIB

Selamat jalan Sahabat Kami: Rekan Jurnalis Jalalludin Barat Telah Berpulang Kerahmatullah

Rabu, 4 September 2024 - 11:58 WIB

Pemko Subulussalam Bersama SKPK Tinjau Lokasi Progran Bakti Sosial TNI-AD 2024 

Minggu, 18 Agustus 2024 - 07:06 WIB

Jajaran Polres Subulussalam, Hadiri Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-79

Senin, 5 Agustus 2024 - 16:13 WIB

Klarifikasi Pemberitaan Tentang Pemukulan Yang Melibatkan Anggota TNI di Subulussalam

Berita Terbaru