Jakarta – Menjelang Pemilu 2024, isu-isu seputar intoleransi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sering mencuat dan memanas hingga menjadi gorengan politik. Keanekaragaman atau perbedaan di Indonesia kerap kali dijadikan ajang politisasi. Suku, agama, ras, dan golongan dipakai sebagai tunggangan elite politik untuk meraih suara di masyarakat. Upaya mitigasi untuk meminimalkan kasus pelanggaran terhadap KBB harus dipersiapkan sejak dini salah satunya meningkatkan rasa toleransi dan persatuan antar masyarakat.
Addin Jauharudin, Bandahara Umum PP GP Ansor mengatakan bahwa, dampak dari politik SARA menyebabkan keterbelahan masyarakat. Seperti Pilkada DKI dan Pemilu 2019 masih menimbulkan trauma.
“Dampaknya setelah pemilu sebetulnya tidak ada yang menang dan kalah, justru menimbulkan permusuhan antar masyarakat. Hal ini bisa merusak dan menggoyahkan dan merusak sendi-sendi kerukunan di negara kita,” ucap Addin melalui keterangannya di Jakarta, Senin (17/7).
Addin Jauharudin menambahkan, pihaknya berpendapat, untuk meminimalisir adanya keterbelahan masyarakat akibat politik SARA harus ada kesadaran seluruh kelompok, masyarakat, dan pelaku politik bahwa keterbelahan masyarakat akibat isu politik dampaknya jauh menghancurkan daripada yang lain lain.
“Semua harus terlibat untuk mendewasakan diri untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dalam Pemilu 2024,” ujar Addin lagi.
Di era yang saat ini banyak opini di media, masyarakat harus bisa menskrining mana berita yang hoaks maupun yang mengandung ujaran kebencian, cek kebenarannya.
“Ketika ada berita yang sifatnya provokatif memecah belah masyarakat jangan buru-buru dipercayai,” kata Bendahara GP Ansor ini.
Selain itu, elit politik diharapkan dapat bersikap dengan bijak, karena apa yang terjadi di masyarakat hal tersebut disebabkan oleh elit politik. Jangan sampai menjadi provokator atas keterbelahan masyarakat.
Pihaknya juga berharap, masyarakat dapat bersatu tanpa dibayangi isu isu politik yang membuat keterbelahan di masyarakat.
“Mari bangun Pemilu 2024 yang damai, aman, yang dapat mencerdaskan dan menemukan kepemimpinan nasional yang lahir dari proses yang sehat dan iklim politik yang bersih,” pungkas Addin. (Red).
