JAKARTA | Anggota Komisi E Yudha Permana yang membidangi bidang Kesra di DPRD DKI datang terlambat 33 menit dari jadwal semula pukul 16.30. Kali ini laki-laki tinggi dan tegap dengan ciri kepala plontos dan berjenggot hanya siapkan dua thema bahasan kali ini. Yaitu membahas kesehatan khususnya masalah BPJS dan pendidikan di RT. 5 RW. 5 Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (3/7)sore.
Menurutnya sejak adanya Covid-19 lebih 3 tahun terakhir banyak orang yang terkena PHK. Berkurangnya penghasilan membuat pemenuhan kebutuhan rumah tangga terganggu. Akibatnya jaminan kesehatan BPJS Mandiri banyak yang mati karena terkena PHK.
“Saya umumkan, hadir di sini untuk membantu mencari solusinya. Ada program cicilan selama setahun. Yang mandiri bisa dibayarin oleh Pemprov DKI Jakarta setelah mencicil tunggakan.
“Setelah selesai lunasi cicilan BPJS Mandiri, maka silahkan urus perpindahan BPJS mandiri atau mutasi dan diupayakan diganti untuk jaminan kesehatan Kelas 3 dengan tujuan mendapat fasilitas jaminan kesehatan gratis.” Jelas Yudha.
Tema kedua Yudha menjelaskan terkait pendidikan yang mana daya tampung sekolah negeri baru maksimal 30-40 % saja, selebihnya diserap oleh swasta.
“Ke depan sekolah modern pun bisa 4 hingga 6 lantai sehingga ada lift untuk mengangkut siswa dan guru.”Promosi Yudha yakin.
Ia kini memperjuangkan agar di masa depan siswa atau peserta didik yang bisa diserap sebanyak 60% oleh Sekolah sekolah negeri,dan sisanya ditampung di sekolah swasta.
Menurutnya, jika ada yang dulu dapat KJP Plus tetapi kini tidak dapat lagi, hal itu bisa jadi karena pindah alamat. Karena ada kebijakan baru, bahwa alamat warga harus presisi. Pindah kemanapun harus melapor demi pencatatan di dukcapil yang lebih akurat.
“Saat ini pajak bermotor pun tengah dikejar. Bila ada yang kesulitan terkait tunggakan pajak kendaraan, silahkan tanya ke saya. Semua sudah dapat kartu nama si botak berjenggot, kan? Silakan simpan nomor HP saya. Bila lupa, ingat saja ciri botak berjenggot. ” Ungkap Yudha sambil menyampaikan “gelar” atau panggilan akrab.
Menurut Yudha, selain musrembang untuk mendengar aspirasi masyarakat Jakarta, anggota Dewan pun bisa menyerap aspirasi masyarakat saat Reses seperti yang ia lakukan Senin sore, di minggu pertama Juli 2023 (SW)
